Rabu, 30 April 2014

Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen


1.      Pengertian Konsumen

            Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor.

UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
            Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

PASAL 1 ANGKA 2 UU NO. 8 TAHUN 1999
            Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Perilaku Konsumen

            Jika dilihat dari perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional.

a.       Perilaku Konsumen Rasional
Suatu konsumsi dapat dikatakan rasional jika memerhatikan hal-hal berikut:
·         barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen;
·         barang tersebut benar-benar diperlukan konsumen;
·         mutu barang terjamin;
·         harga sesuai dengan kemampuan konsumen.

b.      Perilaku Konsumen Irasional
Suatu perilaku dalam mengonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu. Contohnya, yaitu:
·         tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik;
·         memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen;
·         ada bursa obral atau bonus-bonus dan banjir diskon;
·         prestise atau gengsi.



2.      Azas dan Tujuan

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen.

a.       Asas manfaat
            Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b.      Asas keadilan
            Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c.       Asas keseimbangan
            Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d.      Asas keselamatan dan keamanan konsumen,
            Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e.       Asas kepastian hukum.
            Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungankonsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan unsur perlindunganhukum yang mengandung kepastian hukum, menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran pelakuusaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang / jasa yang menjamin kelangsungan usaha. “Adapun tujuan umum perlindungan konsumen adalah secara umum adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen” (Miru dkk, 2008 : 63)

Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:
a.       Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen  untuk melindungi diri
b.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c.       Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan     keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e.       Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f.       Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.


3.      Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen :
a.       Hak akan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang / jasa.
b.      Hak untuk memilih dan mendapatkan barang / jasa sesuai dengan nilai tukar dankondisi dan jaminan yang dijanjikan.
c.       Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang / jasa.
d.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan.
e.       Hak untuuk mendapatkan avokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f.       Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g.      Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

            Selain memiliki hak konsumen juga memiliki kewajiban yang tak kalah pentingnya yangharus diperhatikan. Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 5 dikatakan bahwa kewajiban konsumen :

a.       Membaca dan mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa.Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri.
b.      Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Dengan itikad baik kebutuhan konsumen akan terhadap barang/jasa yang diinginkan bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
c.       Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d.      Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.


4.      Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

            Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen maka pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak dari pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 6 adalah :

a.       Hak untuk menerima pembayaran yang sesuia dengan kesepakatan mengenai kondisinilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
b.      Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak  baik.
c.       Hak untuk pembelaan sepatunya didalm penyelesaian perkara perlindungan konsumen.

            Kewajiban pelaku usaha juga memiliki peranan yang penting selain hak, yang sesuaidengan UU Perlindungan Konsumen pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah :

a.       Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
b.      Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk barang/jasa.
c.       Melakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
d.      Menjamin mutu produk barang/jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkanketentuan standart mutu barang yang berlaku.
e.       Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk barang/jasayang diproduksi, member garansi serta jaminan produk barang/jasa dibuat ataudiperdagangkan.


5.      Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

            Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UU PK. Ketentuan - ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni :

·         larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 )
·         larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
·         larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)


6.      Klausula Baku dalam Perjanjian

            Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.

Klausula Baku dilarang menurut undang-undang

            Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengadung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut :

a.       Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
b.      Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c.       Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d.      Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
e.       Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
f.       Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g.      Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h.      Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

7.      Tanggung Jawab Pelaku Usaha

            Selain memiliki hak dan kewajiban pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab, menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 bahwa pelaku usaha bertanggung jawabmemberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumenakibat mempergunakan barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.


8.      Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

            Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

a)      Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap :

Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (pasal 18 ayat 1 huruf b)

b)      Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap :

Pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.


            Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang.

            Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lma) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum.


Sumber :



Tidak ada komentar:

Posting Komentar