Perlindungan
Konsumen
1.
Pengertian Konsumen
Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk
tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia disebut pengecer atau
distributor.
UNDANG - UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
Konsumen
adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan
PASAL 1 ANGKA 2 UU NO.
8 TAHUN 1999
Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak diperdagangkan.
Perilaku Konsumen
Jika
dilihat dari perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dibedakan menjadi
dua macam, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional.
a. Perilaku Konsumen Rasional
Suatu konsumsi dapat dikatakan rasional jika
memerhatikan hal-hal berikut:
·
barang
tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen;
·
barang
tersebut benar-benar diperlukan konsumen;
·
mutu
barang terjamin;
·
harga
sesuai dengan kemampuan konsumen.
b. Perilaku Konsumen Irasional
Suatu perilaku dalam mengonsumsi dapat
dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan
kegunaannya terlebih dahulu. Contohnya, yaitu:
·
tertarik
dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik;
·
memiliki
merek yang sudah dikenal banyak konsumen;
·
ada
bursa obral atau bonus-bonus dan banjir diskon;
·
prestise
atau gengsi.
2.
Azas dan Tujuan
Berdasarkan
UU Perlindungan Konsumen pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen.
a. Asas manfaat
Asas
ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak
ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua
belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
b. Asas keadilan
Penerapan
asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan
pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara
seimbang.
c. Asas keseimbangan
Melalui
penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta
pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
d. Asas keselamatan dan keamanan
konsumen,
Diharapkan
penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum.
Dalam
UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan dari
perlindungankonsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan
unsur perlindunganhukum yang mengandung kepastian hukum, menimbulkan atau
menumbuhkan kesadaran pelakuusaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen,
meningkatkan kualitas barang / jasa yang menjamin kelangsungan usaha. “Adapun
tujuan umum perlindungan konsumen adalah secara umum adalah untuk mengangkat
harkat kehidupan konsumen” (Miru dkk, 2008 : 63)
Pasal 3
UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan,
dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri
b. Mengangkat harkat dan martabat
konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen
dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha
f. Meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
3. Hak dan Kewajiban Konsumen
Berdasarkan
UU Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen :
a. Hak akan kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang / jasa.
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan
barang / jasa sesuai dengan nilai tukar dankondisi dan jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang / jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan.
e. Hak untuuk mendapatkan avokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Selain memiliki hak konsumen juga
memiliki kewajiban yang tak kalah pentingnya yangharus diperhatikan. Dalam UU
Perlindungan Konsumen pasal 5 dikatakan bahwa kewajiban konsumen :
a. Membaca dan mengikuti petunjuk
informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa.Tujuannya adalah untuk menjaga
keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri.
b. Beritikad baik dalam melakukan
transaksi pembelian barang/jasa. Dengan itikad baik kebutuhan konsumen akan
terhadap barang/jasa yang diinginkan bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
4.
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Untuk
memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen
maka pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak dari pelaku usaha
berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 6 adalah :
a. Hak untuk menerima pembayaran yang
sesuia dengan kesepakatan mengenai kondisinilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan
hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk pembelaan sepatunya didalm
penyelesaian perkara perlindungan konsumen.
Kewajiban pelaku usaha juga memiliki
peranan yang penting selain hak, yang sesuaidengan UU Perlindungan Konsumen
pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah :
a. Beritikad baik dalam melakukan
kegiatan usaha.
b. Memberikan informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai produk barang/jasa.
c. Melakukan atau melayani konsumen
secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu produk barang/jasa
yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkanketentuan standart mutu barang
yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen
untuk menguji atau mencoba produk barang/jasayang diproduksi, member garansi
serta jaminan produk barang/jasa dibuat ataudiperdagangkan.
5.
Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
Ketentuan
mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai
Pasal 17 UU PK. Ketentuan - ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3
kelompok, yakni :
·
larangan
bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 )
·
larangan
bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
·
larangan
bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)
6. Klausula Baku dalam
Perjanjian
Klausula
Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan
dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi
jual beli tidak boleh merugikan konsumen.
Klausula Baku dilarang menurut undang-undang
Undang-Undang
No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku
usaha, apabila dalam pencantumannya mengadung unsur-unsur atau pernyataan
sebagai berikut :
a. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku
usaha kepada konsumen;
b. Pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Pelaku usaha berhak menolak
penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;
d. Pemberian kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas
hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha
untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang
menjadi obyek jual beli jasa;
g. Tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan
yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan
jasa yang dibelinya;
h. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
7. Tanggung Jawab Pelaku
Usaha
Selain
memiliki hak dan kewajiban pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab, menurut UU
Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 bahwa pelaku usaha bertanggung
jawabmemberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang
diderita konsumenakibat mempergunakan barang/jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.
8.
Sanksi Terhadap Pelaku Usaha
Dalam
pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut
telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha
diantaranya sebagai berikut :
a) Dihukum dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan
milyard rupiah) terhadap :
Pelaku usaha yang memproduksi atau
memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran,
jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku
usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1),
memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku
usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau
perjanjian. (pasal 18 ayat 1 huruf b)
b) Dihukum dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) terhadap :
Pelaku usaha yang melakukan
penjualan secara obral dengan mengelabuhi/menyesatkan konsumen dengan menaikkan
harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan
barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah
diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat
informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.
Dari
ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh
para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan
oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha
untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota
pembelian barang.
Klausula
baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian
dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”
dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5
(lma) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada
gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa
klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar