Hukum Perjanjian
1.
Standar Kontrak
Hukum perjanjian sering diartikan
sama dengan hukum perikatan. Hal ini berdasarkan konsep dan batasan definisi
pada kata perjanjian dan perikatan. Pada dasarnya hukum perjanjian dilakukan
apabila dalam sebuah peristiwa seseorang mengikrarkan janji kepada pihak lain
atau terdapat dua pihak yang saling berjanji satu sama lain untuk melakukan
sesuatu hal.
Sedangkan, hukum perikatan dilakukan
apabila dua pihak melakukan suatu hubungan hukum, hubungan ini memberikan hak
dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau
memenuhi tuntutan tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut,
dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum perjanjian akan menimbulkan hukum
perikatan. Artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika
tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh masing-masing pihak. Jadi,
perikatan merupakan konsekuensi logis adanya perjanjian.
Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan
dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak
oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.
Kontrak baku menurut Munir Fuadi adalah : Suatu kontrak tertulis yang dibuat
oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut
sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah
satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya
para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit
atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam
kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk
menegosiasi atau mengubah klausul-kalusul yang sudah dibuat oleh salah satu
pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.
Sedangkan menurut Pareto, suatu transaksi atau aturan adalah sah
jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak seorangpun
dibuat menjadi lebih buruk, sedangkan menurut ukuran Kaldor-Hicks, suatu
transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika memberikan akibat bagi suatu
keuntungan sosial. Maksudnya adalah membuat keadan seseorang menjadi lebih baik
atau mengganti kerugian dalam keadaan yang memperburuk.
- Macam-macam
Perjanjian
Secara umum perjanjian dapat
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non
obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang
untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir
adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau
membayar sesuatu.
Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa
jenis, yaitu :
a.
Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
Perjanjian sepihak adalah perjanjian
yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah,
perjanjian penanggungan (borgtocht), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.
Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi
pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.
b.
Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
Perjanjian cuma-cuma adalah
perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak
yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam
pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan
perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk
melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh
pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan
pinjam meminjam dengan bunga.
c.
Perjanjian konsensuil, perjanjian riil dan perjanjian formil.
Perjanjian konsensuil adalah
perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian
sewa menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya
mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian
atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam
pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat,
juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan
oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.
d.
Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang
secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah
perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam udang-undang. Misalnya
perjanjian leaseing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran
adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian
bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari
perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci
baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).
Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi :
a. Zakelijk overeenkomst, adalah perjanjian
yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
Misalnya balik nama hak atas tanah.
b. Bevifs overeenkomst, adalah perjanjian
untuk membuktikan sesuatu.
c. Liberatoir overeenkomst, adalah
perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
d. Vaststelling overenkomst, adalah
perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di
antara para pihak.
- Syarat Sahnya
Perjanjian
Hukum perjanjian akan sah di hadapan
hukum jika memenuhi syarat sahnya. Berikut ini syarat sah hukum perjanjian yang
penting dicatat, yaitu sebagai berikut :
·
Terdapat kesepakatan antara dua
pihak. Materi kesepakatan ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya tekanan atau
pesanan dari pihak mana pun, sehingga kedua belah pihak dapat menunaikan hak
dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
·
Kedua belah pihak mampu membuat
sebuah perjanjian. Artinya, kedua belah pihak dalam keadaan stabil dan tidak
dalam pengawasan pihak tertentu yang bisa membatalkan perjanjian tersebut.
·
Terdapat suatu hal yang
dijadikan perjanjian. Artinya, perjanjian tersebut merupakan objek yang jelas
dan dapat dipertanggungjawabkan.
·
Hukum perjanjian dilakukan atas
sebab yang benar. Artinya, perjanjian yang disepakati merupakan niat baik dari
kedua belah pihak dan bukan ditujukan kejahatan.
- Saat Lahirnya
Perjanjian
Dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) Pasal 1331 (1) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
Artinya, apabila obyek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus,
maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Sehingga
masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan
tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah
satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian
ini dapat dibatalkan di hadapan hakim. Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan
mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila
masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.
Menetapkan kapan
saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :
1.
Kesempatan penarikan kembali
penawaran;
2.
Penentuan resiko;
3.
Saat mulai dihitungnya jangka
waktu kadaluwarsa;
4.
Menentukan tempat terjadinya
perjanjian.
Ada beberapa
teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu:
a.
Teori Pernyataan (Uitings
Theorie)
Menurut teori ini, perjanjian telah
ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban
penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan
penerimaan/akseptasinya.
b.
Teori Pengiriman (Verzending
Theori).
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban
akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai
sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.
c.
Teori Pengetahuan
(Vernemingstheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian
adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
d.
Teori penerimaan (Ontvangtheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak
adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka
atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada
alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya
perjanjian.
5. Pembatalan dan Pelaksanaan
Suatu Perjanjian
Suatu
perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau pun batal demi hukum.
Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena :
•
Adanya suatu pelanggaran dan
pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau
tidak dapat diperbaiki.
•
Pihak pertama melihat adanya
kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak
dapat memenuhi kewajibannya.
•
Terkait resolusi atau perintah
pengadilan
•
Terlibat hukum
•
Tidak lagi memiliki lisensi,
kecakapan atau wewenang dalam melaksankan perjanjian
Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian,
artinya pelaksanaan perjanjian harus harus megindahkan norma-norma kepatutan
dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli.
Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah
diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu
mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara
sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau
dibatalkan secara sepihak saja.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar