Subyek
dan Obyek Hukum
1.
Subyek Hukum
Pengertian
Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban
menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam
sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem
hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi,
institusi). Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa
hak, yakni manusia dan badan hukum. 1. Manusia (naturlife persoon) Menurut
hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau
secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum.
Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal
dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai
subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun,
ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang
"tidak cakap" hukum.
Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum
mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. seperti: 1. Anak yang masih
dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah. 2. Orang yang berada dalam
pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. 2. Badan Hukum
(recht persoon) Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang
yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan
kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak
manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari
para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai
pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat
diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.
a.
Manusia
Dalam subyek hukum perdata :
Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok
Hukum Perdata (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon)
berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan,
seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia
dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti
misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia
kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.
Dalam subyek hukum pidana :
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak
pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada
perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya
berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud
hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara,
kurungan, dan denda.
b.
Badan usaha
Dalam subyek hukum perdata :
Subekti (Ibid, hal 21) mengatakan bahwa di samping
orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan
perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau
perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu
lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga
menggugat di muka hakim.
Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel
Metamorfosis Badan Hukum Indonesia mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah
lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri;
persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatig handelen; tort). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan
perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya
terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau
lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan
perantara pengurus-pengurusnya.
Lebih lanjut dikatakan dalam artikel itu bahwa
badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, diantaranya perkumpulan,
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH
Perdata”); Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas); Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian); dan Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004).
Dalam subyek hukum pidana :
Masih bersumber pada artikel Metamorfosis Badan
Hukum Indonesia, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana
(kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan
oleh pelaku (fysieke dader). Dalam pustaka hukum pidana modern telah
diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas
perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan
kejahatannya itu secara fisik.
Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan
melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan
pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan
korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan
tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi.
Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (functionele
dader).
KUHP belum menerima pemikiran di atas dan
menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Namun, pada
perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara
hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Obyek
Hukum
Pengertian
Obyek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata, yakni
benda “segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang
menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala
sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik”.
a.
Benda Bergerak
Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda
yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku,
pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPer). Termasuk juga sebagai
benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat
pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPer).
b.
Benda Tidak Bergerak
Benda tidak bergerak dapat berupa :
a. Hak
pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
b. Hak
atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
c. Penagihan-penagihan
atau piutang-piutang;
d.
Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.
3. Hak Kebendaan yang
Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)
Hak Kebendaan adalah yaitu hak yang memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun,
misalnya hak kepemilikan, hak hipotek, dan hak jaminan utang.
a.
Jaminan Umum
Jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau
timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak
milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur
wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang
seluruh harta debitur.
b.
Jaminan Khusus
Bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual,
yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap
benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan Khusus ada 2 (dua) yaitu :
1.
Jaminan
kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai
hubungan langsung atas benda tertentu debitur, dapat dipertahankan terhadap
siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat di peralihkan
(contoh : Hipotik, gadai dll).
2.
Jaminan
immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu,
terhadap harta kekayaan debitur umumnya (Contoh borgtocht)
Sumber :