Tentang pokok-pokok
perkoperasian.
UU no. 12 tahun
1967
BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud di dalam Undang-undang ini dengan:
Koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud
dalam Bab III pasal 3 yang didirikan
menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang
ini.
Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut
kehidupan Koperasi yang meliputi
bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha.
Menteri: adalah Menteri yang diserahi urusan
Perkoperasian.
Pejabat: adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat
kuasa khusus dari Pemerintah atau
Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.
BAB II
LANDASAN-LANDASAN
KOPERASI
Pasal 2
(1) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
(2) Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah
Undang-undang Dasar 1945 dan
landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang
Dasar 1945 beserta
penjelasannya.
(3) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan
dan kesadaran berpribadi.
BAB III
PENGERTIAN DAN
FUNGSI KOPERASI
BAGIAN 1
Pengertian
Koperasi
Pasal 3
Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang
berwatak sosial beranggotakan
orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang
merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
BAGIAN 2
Fungsi Koperasi
Pasal 4
Fungsi Koperasi Indonesia adalah:
(1) alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan
rakyat,
(2) alat pendemokrasian ekonomi nasional,
(3) sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia,
(4) alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh
kedudukan ekonomi bangsa
Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian
rakyat.
BAB IV
AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI
BAGIAN 3
Azas Koperasi
Pasal 5
Azas Koperasi
Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.
BAGIAN 4
Sendi-sendi dasar
Koperasi
Pasal 6
Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah:
(1) sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk
setiap warga negara Indonesia,
(2) rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai
pencerminan demokrasi dalam
Koperasi,
(3) pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa
masing-masing anggota,
(4) adanya pembatasan bunga atas modal,
(5) mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat pada umumnya,
(6) usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka,
(7) Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan
dari pada prinsip dasar:
percaya pada diri sendiri.
BAB V
PERANAN DAN TUGAS
Pasal 7
Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan
perkembangan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
berperanan serta bertugas untuk:
(1) mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan
potensi, daya kreasi,
daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan
mewujudkan tercapainya
pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata,
(2) mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat,
(3) membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi
ekonomi.
Pasal 8
Di dalam melakukan peranan dan tugas dimaksud di atas,
Koperasi Indonesia dapat bekerja
sama dengan sektor-sektor Perusahaan-perusahaan Negara
dan Swasta.
Kerjasama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak
mengorbankan azas dan sendi-sendi
dasar Koperasi Indonesia sendiri.
Pengaturan selanjutnya dilakukan dengan peraturan
Pemerintah.
UU no. 25 tahun 1992
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut
kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi
Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang
bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama
Koperasi.
BAB II
LANDASAN, ASAS,
DAN TUJUAN
Bagian
Pertama
Landasan dan Asas
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 serta berdasar atas asas
kekeluargaan.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN
PRINSIP KOPERASI
Fungsi dan peran
Koperasi adalah :
Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
Pasal 4
a. membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan
serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha
untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai
berikut :
a. keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaan
dilakukan secara demokratis;
c. pembagian
sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian
balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e.
kemandirian
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi
melaksanakan pula prinsip Koperasi
sebagai berikut :
a. pendidikan
perkoperasian;
b. kerja sama
antarkoperasi.
BAB IV.
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Syarat
Pembentukan
Pasal 6
(1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3
(tiga) Koperasi.
Pasal 7
(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dilakukan dengan akta
pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah
negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) memuat sekurang-kurangnya :
a. daftar nama
pendiri;
b. nama dan
tempat kedudukan;
c. maksud dan
tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan
mengenai keanggotaan;
e. ketentuan
mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan
mengenai pengelolaan;
g. ketentuan
mengenai permodalan;
h. ketentuan
mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan
mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan
mengenai sanksi.
Bagian Kedua
Status Badan Hukum
Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta
pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
Pasal 10
(1) Untuk
memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri
mengajukan
permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
(2) Pengesahan
akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya permintaan pengesahan.
(3) Pengesahan
akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 11
(1) Dalam hal
permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan
kepada
para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah diterimanya
permintaan.
(2) Terhadap
penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan
ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(3) Keputusan
terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan
ulang.
Pasal 12
(1) Perubahan
Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2) Terhadap
perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan
perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan
kepada Pemerintah.
Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan
atau penolakan pengesahan akta
pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 14
(1) Untuk
keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat
:
a.
menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b. bersama
Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
(2) Penggabungan
atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.
Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis
Pasal 15
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi
Sekunder.
Pasal 16
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan
kepentingan ekonomi anggotanya.
BAB V.
KEANGGOTAAN
Pasal 17
(1) Anggota
Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Keanggotaan
Koperasi dicatat dalam buku daftar angota.
Pasal 18
(1) Yang dapat
menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu
melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat
memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban
keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 19
(1) Keanggotaan
Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha
Koperasi.
(2) Keanggotaan
Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan
Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Setiap anggota
mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar.
Pasal 20
(1) Setiap anggota
mempunyai kewajiban :
a. mematuhi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam Rapat Anggota;
b. berpartisipasi
dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c. mengembangkan
dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Setiap anggota
mempunyai hak :
a. menghadiri,
menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b. memilih
dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c. meminta
diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada
Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e. memanfaatkan
Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f. mendapatkan
keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam
Anggaran
Dasar.
Analisa :
Pada Undang-undang no. 12
tahun 1967 Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III
pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44
Undang-undang ini. Sedangkan pada Undang-undang no. 25 tahun 1992 menerangkan
bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
Pada UU no. 12 tahun 1967
tidak terdapat tujuan koperasi, sedangkan pada UU no. 25 tahun 1992 tujuan
koperasi diatur pada Bab II bagian ke dua Pasal 3. Terdapat dijelaskan tujuan
koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Keanggotaan, kewajiban, dan
hak anggota pada UU no. 12 tahun 1967 diatur pada Bab VI Pasal 9, 10, 11, 12,
dan 13. Sedangkan pada UU no. 25 tahun 1992 diatur pada Bab V Pasal 17, 18, 19,
dan 20.
Meskipun Undang-undang tentang
pokok-pokok perkoperasian telah disempurnakan dalam Undang-undang no. 25 tahun
1992 dan telah banyak yang diubah ataupun direvisi, namun tujuan di dirikannya koperasi
adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.
RISKY AKBAR
26212468
2EB24