Sabtu, 05 Oktober 2013

Perbedaan isi/ketentuan UU no. 12 tahun 1967 dengan UU no. 25 tahun 1992, beserta analisa.

Tentang pokok-pokok perkoperasian.

UU no. 12 tahun 1967

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud di dalam Undang-undang ini dengan:
Koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III pasal 3 yang didirikan
menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini.
Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi
bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha.
Menteri: adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian.
Pejabat: adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau
Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.

BAB II
LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

Pasal 2
(1) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
(2) Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan
landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta
penjelasannya.
(3) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

BAB III
PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

BAGIAN 1
Pengertian Koperasi

Pasal 3
Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan
orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

BAGIAN 2
Fungsi Koperasi

Pasal 4
Fungsi Koperasi Indonesia adalah:
(1) alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
(2) alat pendemokrasian ekonomi nasional,
(3) sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia,
(4) alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa
Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

BAB IV
 AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

BAGIAN 3
Azas Koperasi

Pasal 5
Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAGIAN 4
Sendi-sendi dasar Koperasi

Pasal 6
Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah:
(1) sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,
(2) rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam
Koperasi,
(3) pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
(4) adanya pembatasan bunga atas modal,
(5) mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
(6) usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka,
(7) Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar:
percaya pada diri sendiri.

BAB V
PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7
Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperanan serta bertugas untuk:
(1) mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi,
daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya
pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata,
(2) mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat,
(3) membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Pasal 8
Di dalam melakukan peranan dan tugas dimaksud di atas, Koperasi Indonesia dapat bekerja
sama dengan sektor-sektor Perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta.
Kerjasama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan azas dan sendi-sendi
dasar Koperasi Indonesia sendiri.
Pengaturan selanjutnya dilakukan dengan peraturan Pemerintah.








UU no. 25 tahun 1992

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
 
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. 

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang
bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. 
 
BAB II 
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 

Bagian Pertama 
Landasan dan Asas
 
Pasal 2 
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas
kekeluargaan.
 
Bagian Kedua
Tujuan
 
Pasal 3 
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
 
BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
 
Pasal 4 
a.    membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
b.    berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 
c.    memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; 
d.    berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
 
Pasal 5 
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
a.    keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b.    pengelolaan dilakukan secara demokratis; 
c.    pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 
d.    pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e.    kemandirian 

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula  prinsip Koperasi sebagai berikut : 
a.    pendidikan perkoperasian; 
b.    kerja sama antarkoperasi.

BAB IV. 
PEMBENTUKAN 
 
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan 
 
Pasal 6 
(1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
 
Pasal 7
(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta
pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
 
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 
Pasal 8 
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a.      daftar nama pendiri;
b.      nama dan tempat kedudukan;
c.      maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d.      ketentuan mengenai keanggotaan;
e.      ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f.       ketentuan mengenai pengelolaan;
g.      ketentuan mengenai permodalan;
h.      ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i.       ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j.       ketentuan mengenai sanksi. 

Bagian Kedua
Status Badan Hukum
 
Pasal 9 
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. 
 
Pasal 10 
(1)  Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan
permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
(2)  Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya permintaan pengesahan.
(3)  Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Pasal 11 
(1)  Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada
para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
permintaan.
(2)  Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(3)  Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. 
 
Pasal 12 
(1)  Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2)  Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan
perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. 
 
Pasal 13 
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta
pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 14 
(1)  Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :
a.     menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b.     bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
(2)  Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru. 
 
Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis
 
Pasal 15 
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16 
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
 
BAB V.
KEANGGOTAAN 

Pasal 17 
(1)  Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2)  Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota. 
 
Pasal 18 
(1)  Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu
melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.
(2)  Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban
keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 
Pasal 19 
(1)  Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha
Koperasi.
(2)  Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dipenuhi.
(3)  Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4)  Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 
Pasal 20 
(1)  Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a.   mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam Rapat Anggota;
b.   berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c.   mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. 

(2)  Setiap anggota mempunyai hak :
a.   menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b.   memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c.   meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d.   mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e.   memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f.    mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam
Anggaran Dasar.


Analisa :

Pada Undang-undang no. 12 tahun 1967 Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini. Sedangkan pada Undang-undang no. 25 tahun 1992 menerangkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Pada UU no. 12 tahun 1967 tidak terdapat tujuan koperasi, sedangkan pada UU no. 25 tahun 1992 tujuan koperasi diatur pada Bab II bagian ke dua Pasal 3. Terdapat dijelaskan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Keanggotaan, kewajiban, dan hak anggota pada UU no. 12 tahun 1967 diatur pada Bab VI Pasal 9, 10, 11, 12, dan 13. Sedangkan pada UU no. 25 tahun 1992 diatur pada Bab V Pasal 17, 18, 19, dan 20.

Meskipun Undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian telah disempurnakan dalam Undang-undang no. 25 tahun 1992 dan telah banyak yang diubah ataupun direvisi, namun tujuan di dirikannya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

RISKY AKBAR
26212468

2EB24

Tidak ada komentar:

Posting Komentar