Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
1.
Pengertian
Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik
Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual
Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah
atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya
pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak
milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini
bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI
terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan
merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
2.
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
a. Prinsip Keadilan (The Principle of
Natural Justice)
Dalam prinsip ini, hukum memberikan
perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam
rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya
bedasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
b. Prinsip Ekonomi (The Economic
Argument)
Dalam prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan
nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI
merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan
keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran
royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.
c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural
Argument)
Dalam prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya
sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan
minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena
pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna
bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu,
HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun
negara.
d. Prinsip Sosial (The Social Argument)
Dalam prinsip ini, sistem HAKI memberikan
perlindungan kepada pensipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu,
persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu
dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi
sosial dan lisensi wajib dalam undang.
3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual
Hak atas kekayaan intelaktual dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright), dan hak kekayaan industry
(industrial property right). Hak kekayaan industry (industrial property right)
adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama
yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan
industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris
mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen
pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :
·
Paten
·
Merek
·
Varietas
tanaman
·
Rahasia
dagang
·
Desain
industry
·
Desain
tata letak sirkuit terpadu
4. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia
Pengaturan hukum terdapat hak
kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :
-
Undang
– undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
-
Undang
– undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
-
Undang
– undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
-
Undang
– undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
-
Undang
– undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
-
Undang
– undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
-
Undang
– undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Hak Cipta
Hak cipta adalah hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak cipta berlaku pada
berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan
tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film,
karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman
suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio
dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Hak cipta merupakan
salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara
mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan
hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak
monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang
melakukannya.
Hak-hak yang tercakup
dalam hak cipta
a. Hak eksklusif
Beberapa hak eksklusif
yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:
1) membuat salinan atau reproduksi
ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan
elektronik),
2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3) menciptakan karya turunan atau
derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4) menampilkan atau memamerkan ciptaan
di depan umum,
5) menjual atau mengalihkan hak
eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
Yang dimaksud dengan
"hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak
ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak
lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak
cipta.
b. Hak ekonomi dan hak moral
Banyak negara mengakui
adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan
Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan
bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar
ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui
sebagai pencipta ciptaan tersebut.
Menurut konsep Hukum
Kontinental (Prancis), "hak pengarang" (droit d'aueteur, author
right) terbagi menjadi "hak ekonomi" dan "hak moral"
(Hutagalung, 2012).
Hak cipta di Indonesia
juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak
ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan
hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman,
siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta
atau hak terkait telah dialihkan[2]. Contoh pelaksanaan hak moral adalah
pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas
ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur
dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.
6. Hak Paten
Pengertian hak paten
bisa dilihat didalam Undang-Undang, lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang telah menyebutkan bahwa pengertian hak paten
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat
melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.
Syarat mendapatkan hak
paten ada tiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua,
penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan
teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri
(karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten.
Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya
(non obvious). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan.
Misalnya pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal
ini tidak bisa dipatenkan.
Pengertian hak paten
telah diatur dalam Undang Undang No 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam
undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten,
hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak
paten, pegumuman dan pemeriksaan substansif dll. Dengan adanya undang-undang
ini maka diharapkan akan ada perlindungn terhadap kerya intelektual dari putra dan
putri Indonesia.
7. Hak Merk
Merek adalah suatu
"tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Merek dagang adalah
merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Fungsi Merek
ü Tanda Pengenal untuk membedakan
hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
ü Sebagai alat promosi, sehingga
mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
ü Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
ü Menunjukkan asal barang/jasa
dihasilkan.
8. Desain Industri
Desain Industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau
garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Syarat-Syarat Perlindungan Desain
Hak Desain Industri
diberikan untuk desain industri yang baru, Desain Industri dianggap baru
apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan
pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.
Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri
yang sebelum :
1. Tanggal penerimaan; atau
2. Tanggal prioritas apabila permohonan
diajukan dengan hak prioritas.
3. Telah diumumkan atau digunakan di
Indonesia atau luar Indonesia.
Suatu Desain Industri tidak dianggap
telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :
1. Telah dipertunjukkan dalam suatu
pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang
resmi atau diakui sebagai resmi; atau
2. Telah digunakan di Indonesia oleh
pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau
pengembangan.
Selain itu,
Desain Industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Subjek dari Hak Desain Industri
ü Yang berhak memperoleh hak desain
industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
ü Dalam hal pendesain terdiri atas
beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka
secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
ü Jika suatu desain Industri dibuat
dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang
dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah
pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan,
kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak
pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar
hubungan dinas.
ü Jika suatu desain industri dibuat
dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain
industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri,
kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
9. Rahasia Dagang
Rahasia Dagang adalah
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis,
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Dasar Perlindungan
Rahasia Dagang
Perlindungan atas
rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.
Lisensi Rahasia Dagang
Lisensi adalah izin
yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu
perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Perjanjian lisensi
wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam
undang-undang. Yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang
bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi
rahasia dagang yang diperjanjikan.
Pengalihan
a. Hak Rahasia Dagang dapat beralih
atau dialihkan dengan:
1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian tertulis; atau
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan
oleh peraturan perundang-undangan.
b. Pengalihan Hak Rahasia Dagang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
dengan dokumen tentang pengalihan
hak.
c. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia
Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
d. Pengalihan Hak Rahasia Dagang
yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
e. Pengalihan Hak Rahasia Dagang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam
Berita Resmi Rahasia Dagang.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar