Hukum
Dagang
(KUHD)
- Hubungan Hukum
Perdata dengan Hukum Dagang
Hukum Dagang merupakan bagian dari
Hukum Perdata atau dengan kata lain Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum
Perdata. Karenanya berlaku asas Lex Specialis dan Lex Generalis, yang artinya
ketentuan atau hukum khusus dapat mengenyampingkan ketentuan atau hukum umum.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dapat juga dipergunakan dalam hal
yang diatur dalam KUHDagang (KUHD) sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara
khusus.
Hukum Perdata
adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu
dalam masyarakat. Hukum Perdata bisa disebut juga rangkaian peraturan-peraturan
hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang
lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
Hukum Dagang
sendiri ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan
perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum
antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan
perdagangan. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan
orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum
perdata khusus, KUH Perdata merupakan Lex Generalis (Hukum Umum), sedangkan
KUHD merupakan Lex Specialis (Hukum Khusus).
Khusus untuk
bidang perdagangan, KUHD dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan
KUHPerdata, khususnya Buku III.
2. Berlakunya Hukum Dagang
Sebelum tahun
1938 Hukum Dagang hanya mengikat para pedagang saja. Kemudian, sejak tahun 1938
pengertian dari perdagangan mengalami perluasan kata menjadi segala kegiatan
yang berkaitan dengan usaha. Jadi sejak saat itulah Hukum Dagang diberlakukan
bukan Cuma untuk pedagang melainkan juga untuk semua orang yang melakukan
kegiatan usaha.
Yang dinamakan
perusahaan adalah jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini, yakni :
•
Terang-terangan
•
Teratur bertindak keluar, dan
•
Bertujuan untuk memperoleh
keuntungan materi
Sementara itu,
untuk pengertian pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang langsung
bertanggungjawab dan mengambil risiko di dalam perusahaan dan juga mewakilinya
secara sah. Perusahaan tebagi menjadi tiga jenis, diantaranya :
•
Perusahaan Seorangan
•
Perusahaan Persekutuan (CV)
•
Perusahaan Terbatas (PT)
3. Hubungan Pengusaha dan
Pembantunya
Dalam menjalankan suatu perusahaan pasti
akan dibutuhkannya tenaga bantuan atau biasa disebut dengan pembantu-pembantu.
Pembantu-pembantu disini memiliki dua fungsi, yakni pembantu di dalam
perusahaan dan pembantu di luar perusahaan.
•
Pembantu di dalam perusahaan
Memiliki hubungan yang bersifat
sub-ordinal, yaitu hubungan atas dan hubungan bawah sehingga berlaku hubungan
perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimpin filial,
pedagang keliling, dan pegawai perusahaan.
•
Pembantu di luar perusahaan
Memiliki hubungan yang bersifat
koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian
pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh
upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacara,
notaris, agen perusahaan, makelar dan komisioner. Maka dapat disimpulkan
hubungan hukum yang terjadi dapat bersifat :
-
Hubungan perburuhan, sesuai Pasal 1601 a KUH Perdata
-
Hubungan pemberian kuasa, sesuai Pasal 1792 KUH Perdata
-
Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata
4. Pengusaha dan Kewajibannya
Pengusaha adalah setiap orang yang
menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pengusaha, yaitu :
a.
Membuat pembukuan
Pasal 6 KUH Dagang, menjelaskan makna pembukuan yakni mewajibkan
setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan
mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari
catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, di
dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 1997, yang dimaksud dokumen perusahaan
adalah :
1.
Dokumen keuangan
Terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi
keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha
suatu perusahaan
2.
Dokumen lainnya
Terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang
mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan
dokumen keuangan.
b.
Mendaftarkan Perusahaan
Dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut
hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan
dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.
Dalam Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
yang dimaksud daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut
atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya,
memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
Pasal 32-35
Undang-Undang No.3 tahun 1982 merupakan ketentuan pidana, sebagai berikut :
1. Barang siapa
yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan
mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena
kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Barang siapa
melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap
dalam daftar perusahaan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah).
5. Bentuk-bentuk Badan Usaha
Badan Usaha adalah kesatuan yuridis
(hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan
Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya
berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan
adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Badan
usaha terdiri dari :
a.
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha
perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentuk perusahaan dagang,
perusahaan jasa, dan perusahaan industri.
b.
Perusahaan Persekutuan Bukan
Badan Hukum
Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.
-
Persekutuan Perdata
Perjanjian antara dua orang atau
lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan
jalan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.
-
Persekutuan Firma
Perseroan yang didirikan untuk
menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya
langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang
ketiga. ( Pasal 16 KUH Dagang ).
-
Persekutuan Komanditer
persekutuan untuk menjalankan suatu
perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persekutuan yang
secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak
dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu
komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya.
( Pasal 19 KUH Dagang ).
c.
Perusahaan Persekutuan Berbadan
Hukum
Perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang
didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk perseroan
terbatas, koperasi dan yayasan.
6. Perseroan Terbatas
Badan
usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Dalam hukum,
perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 menyebutkan Perseroan Terbatas selanjutnya disebut perseroan
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dengan
demikian, berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPT dapat disimpulkan bahwa perseroan
terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjia dan
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham.
Modal Dasar Perseroan
a.
Modal dasar ( authorized
capital )
Adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.
b.
Modal yang ditempatkan ( issued
capital )
Adalah modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas
perseroan pada saat perseroan didirikan.
c.
Modal yang disetor ( paid
capital )
Adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk
lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan.
Organ Perseroan
a.
Rapat umum pemegang saham (
RUPS )
Adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
b.
Direksi
Adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan
tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan,
sehingga dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yakni
melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.
c.
Komisaris
Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan
perusahaan.
7. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Fungsi dan Peran
Koperasi
a.
Membangun dan mengembangkan
potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan mayarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b.
Berperan serta secara aktif
dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c.
Memperkokoh perekonomian rakyat
sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai soko gurunya.
d.
Berusaha untuk mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
8. Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang
tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan
sosial.
Menurut Undang-Undang No. 16 tahun
2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum
wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, yakni :
•
Yayasan terdiri dari atas
kekayaan yang terpisahkan
•
Kekayaan yayasan diperuntukan
untuk mencapai tujuan yayasan
•
Yayasan mempunyai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
•
Yayasan tidak mempunyai anggota
Dalam akta
pendirian suatu yayasan harus memuat hal-hal, seperti :
•
Anggaran dasar
•
Keterangan-keterangan lain yang
dianggap perlu (sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai pendiri, pembina,
pengurus, dan pengawas yayasan yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, tempat,
dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan).
9. Badan Usaha Milik Negara
Badan usaha milik negara adalah persekutuan
yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Hal ini diatur
dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 yang diperbaharui dengan Undang-Undang
No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Bentuk-bentuk
badan usaha milik negara :
a.
Perusahaan Jawatan (PERJAN)
atau Department Agency
b.
Perusahaan Umum (PERUM ) atau
Public Coorporation
c.
Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar